greenhill-ciwidey.co.id – Pemerintah merencanakan retreat gelombang kedua bagi kepala daerah yang belum berpartisipasi dalam retreat sebelumnya. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan bahwa 49 kepala daerah belum mengikuti retreat secara total. Sebagian dari mereka akan mengikuti retreat pada gelombang kedua ini.
“Baca Juga: Bentrokan Warga di Maluku Tengah Tewaskan Polisi“
Pengembangan Kapasitas Kepala Daerah untuk Pembangunan Daerah
Bima Arya menjelaskan bahwa peserta retreat gelombang kedua meliputi kepala daerah yang tidak sempat hadir di Bali serta mereka yang gugatannya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Diperkirakan sekitar 25 kepala daerah akan mengikuti retreat ini. Para kepala daerah yang terlewat pada gelombang pertama ini diberikan kesempatan untuk mendapatkan materi yang sama, agar mereka dapat mengikuti program pemerintah yang sangat penting ini.
Anggaran untuk retreat gelombang kedua telah disiapkan, dan konsep acara akan disederhanakan dibandingkan dengan gelombang pertama. Lokasi pelaksanaan retreat belum dipastikan, apakah akan di Magelang atau tempat lain. Meskipun lokasi masih dalam tahap perencanaan, pemerintah berencana memilih tempat yang nyaman dan kondusif bagi peserta untuk meningkatkan efektivitas program. Retreat ini direncanakan berlangsung setelah Lebaran, dengan total tiga gelombang pelaksanaan.
Pemerintah berharap, dengan adanya retreat ini, kepala daerah dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas kepemimpinan dalam menjalankan tugas pemerintahan. Program retreat ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi antar daerah, menyamakan visi dan misi, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan semakin kuatnya kapasitas kepala daerah, diharapkan program pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan mencapai hasil yang maksimal.
“Baca Juga: Jenderal Kopassus Pimpin Operasi Naga di Rimba Papua“
Lebih jauh lagi, retreat ini juga menjadi ajang diskusi bagi kepala daerah untuk berbagi pengalaman dan tantangan yang dihadapi dalam menjalankan pemerintahan. Diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan solusi bersama yang dapat diterapkan di masing-masing daerah. Dengan adanya pelatihan dan pengembangan kapasitas kepemimpinan, diharapkan kualitas pemerintah daerah semakin baik dan berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat.
