Greenhill Ciwidey – Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, mengumumkan rencana penayangan langsung eksekusi Nidal Malik Hasan. Mantan psikiater Angkatan Darat AS tersebut menerima hukuman mati atas penembakan di pangkalan militer Fort Hood, Texas, pada 2009.
Hegseth menilai masyarakat Amerika perlu memahami konsekuensi serius dari kejahatan tersebut. Karena itu, ia mendukung rencana penayangan eksekusi kepada publik.
Hasan dijadwalkan menghadapi regu tembak militer pada 3 Desember 2026. Jika jadwal tersebut berjalan, eksekusi ini akan menjadi yang pertama bagi militer AS sejak 1961.
“Baca Juga: Krisis Kesehatan Gaza, 20 Rumah Sakit Belum Pulih“
Pete Hegseth Ingin Publik Menyaksikan Eksekusi
Saat berbincang dengan komentator konservatif Jack Posobiec pada Kamis (8/10/2026), Hegseth membela keputusan pelaksanaan eksekusi di Fort Hood. Lokasi tersebut merupakan tempat Hasan melakukan serangan pada 2009.
Hegseth mengatakan regu tembak akan melibatkan sejumlah prajurit. Ia juga menegaskan bahwa masyarakat perlu memahami konsekuensi dari tindakan kekerasan yang menewaskan banyak orang.
Menurut laporan RT, Hegseth ingin pemerintah membuka akses kepada publik untuk menyaksikan pelaksanaan hukuman tersebut.
Sementara itu, Departemen Perang AS mengonfirmasi rencana penayangan langsung. The Washington Post dan Associated Press melaporkan bahwa pemerintah akan menyampaikan rincian lebih lanjut.
Namun, pemerintah belum menjelaskan secara terperinci mekanisme penayangan tersebut.
Nidal Malik Hasan Membunuh 13 Orang di Fort Hood
Hasan merupakan mantan mayor Angkatan Darat AS yang bekerja sebagai psikiater. Pada 5 November 2009, ia melepaskan tembakan di pusat pemrosesan militer Fort Hood, Texas.
Serangan tersebut menewaskan 13 orang dan melukai 32 lainnya. Sejumlah laporan menyebut Hasan meneriakkan “Allahu Akbar” saat melancarkan serangan.
Sebelum kejadian, Hasan sempat bertukar surel dengan Anwar al-Awlaki, seorang ulama radikal yang kemudian tewas dalam serangan pesawat nirawak AS di Yaman.
Dalam persidangan militer, Hasan mengakui tanggung jawab atas serangan tersebut. Ia beralasan ingin melindungi sesama Muslim dari operasi militer Amerika di Afghanistan.
Namun, pengadilan militer menyatakan Hasan bersalah atas pembunuhan berencana dan percobaan pembunuhan pada 2013. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman mati kepadanya.
Mahkamah Agung AS Menolak Meninjau Kasus Hasan
Pada Maret 2025, Mahkamah Agung AS menolak meninjau kembali putusan bersalah Hasan. Keputusan tersebut membuka jalan bagi proses hukum menuju pelaksanaan hukuman mati.
Menurut laporan yang menjadi dasar pemberitaan ini, Presiden Donald Trump menyetujui eksekusi pada awal Oktober 2026. Trump mengambil keputusan tersebut setelah menerima rekomendasi dari Hegseth.
Pemerintah menjadwalkan eksekusi pada pukul 13.00 tanggal 3 Desember 2026. Waktu tersebut mendekati waktu terjadinya serangan pada 2009.
Meski demikian, Hasan masih dapat mengajukan upaya hukum terpisah di pengadilan federal sipil. Langkah tersebut berpotensi menunda pelaksanaan eksekusi.
Eksekusi Militer AS Sangat Jarang Terjadi
Militer AS terakhir kali melaksanakan eksekusi pada 1961. Saat itu, Angkatan Darat menghukum gantung seorang prajurit setelah pengadilan menyatakannya bersalah atas pemerkosaan dan percobaan pembunuhan terhadap anak perempuan berusia 11 tahun.
Sementara itu, lima negara bagian AS masih mengizinkan hukuman mati dengan regu tembak. Kelima negara bagian tersebut meliputi Idaho, Mississippi, Oklahoma, South Carolina, dan Utah.
Namun, metode tersebut jarang digunakan dalam praktik peradilan Amerika.
Eksekusi di depan umum juga sangat jarang terjadi pada era modern. Salah satu peristiwa terakhir yang tercatat luas berlangsung di Kentucky pada 1936.
Saat itu, pihak berwenang mengeksekusi seorang terpidana pembunuhan melalui hukuman gantung di hadapan ribuan penonton.
Rencana penayangan eksekusi Hasan kini menimbulkan perhatian terhadap kebijakan hukuman mati dan transparansi pemerintah AS. Namun, jadwal tersebut masih dapat berubah apabila Hasan menempuh langkah hukum lanjutan.
