greenhill-ciwidey.co.id – Indonesia memperkuat kontribusinya dalam penanganan perubahan iklim melalui peluncuran tiga proyek karbon biru di Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) di Antalya, Turki. Inisiatif yang diperkenalkan pada 17 November 2026 tersebut berfokus pada perlindungan dan pemulihan ekosistem mangrove serta padang lamun di Kalimantan Utara, Pantai Utara Jawa, dan Belitung Timur. Program ini melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan potensi ekosistem pesisir untuk mendukung mitigasi perubahan iklim. KLH+1
Tiga Proyek Karbon Biru yang Diluncurkan Indonesia
Ketiga inisiatif tersebut mencakup Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) di Kalimantan Utara, Inisiatif Restorasi Mangrove Pesisir Utara Jawa, serta Inisiatif Restorasi Mangrove dan Padang Lamun di Belitung Timur. Masing-masing proyek memiliki cakupan wilayah dan karakteristik ekosistem yang berbeda, tetapi mengusung tujuan serupa, yakni menjaga kemampuan kawasan pesisir dalam menyerap dan menyimpan karbon.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, mengatakan peluncuran ketiga proyek tersebut merupakan bentuk penerjemahan kebijakan pemerintah menjadi kegiatan nyata. Menurutnya, inisiatif ini diharapkan menghasilkan kontribusi konkret dalam menghadapi perubahan iklim sekaligus memperkuat pengelolaan ekosistem karbon biru Indonesia. KLH+1
Dari sisi pengelolaan, proyek M4CR di Kalimantan Utara melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, sedangkan dua inisiatif lainnya berada di bawah pengelolaan KKP. Kolaborasi lintas kementerian tersebut memperlihatkan bahwa pengembangan karbon biru tidak hanya berkaitan dengan perlindungan lingkungan, tetapi juga membutuhkan koordinasi kebijakan dan pengelolaan kawasan pesisir secara terpadu. ANTARA News+1
Proyek Mangrove Kalimantan Utara Berpotensi Hasilkan 5,5 Juta Ton CO2e
Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah M4CR di Kalimantan Utara. Program ini mendapatkan dukungan pendanaan sekitar US$4 juta melalui Bank Dunia dengan Denmark sebagai negara donor. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pelaksanaan proyek, peningkatan kapasitas, serta berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem mangrove.
Proyek tersebut mencakup kawasan mangrove seluas sekitar 43.000 hektare. Diaz Hendropriyono memperkirakan kawasan ini memiliki potensi pengurangan atau kompensasi emisi mencapai 5,5 juta ton setara karbon dioksida (CO2e) melalui skema standar karbon internasional Verra. Angka tersebut menjadi gambaran potensi kontribusi proyek terhadap upaya mitigasi perubahan iklim. ANTARA News+1
Program M4CR sendiri bukan inisiatif yang baru dimulai menjelang COP31. Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Nani Hendiarti, menjelaskan bahwa pelaksanaannya telah berlangsung sekitar tiga setengah tahun. Saat ini, proyek tersebut juga sedang menjalani proses pencatatan ke dalam Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) Indonesia. ANTARA News+1
BACA JUGA : ” MLBB MCT SEA 2026 Gandeng Toshiba TV, Siapkan Prize Pool “
Pantai Utara Jawa dan Belitung Timur Jadi Lokasi Pemulihan Ekosistem
Dua proyek lainnya berlokasi di kawasan Pantai Utara Jawa dan Belitung Timur. Inisiatif di Pantai Utara Jawa mencakup wilayah sekitar 81.000 hektare dan difokuskan pada restorasi mangrove. Kawasan ini menjadi salah satu sasaran pengembangan karbon biru melalui pengelolaan ekosistem pesisir yang berada di bawah tanggung jawab KKP. ANTARA News+1
Sementara itu, proyek di Belitung Timur memiliki cakupan sekitar 14.000 hektare. Berbeda dari dua inisiatif lainnya, program ini tidak hanya menyasar hutan mangrove, tetapi juga mencakup pemulihan padang lamun. Diaz menilai kombinasi kedua ekosistem tersebut dapat menjadi contoh pengembangan karbon biru yang mengintegrasikan berbagai habitat pesisir dalam satu kawasan pengelolaan. ANTARA News+1
Keterlibatan padang lamun juga memperluas cakupan pengembangan karbon biru Indonesia yang selama ini banyak dikaitkan dengan hutan mangrove. Kedua ekosistem tersebut memiliki kemampuan menyimpan karbon dan berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan laut. Melalui proyek di Belitung Timur, pemerintah turut mendorong pengelolaan habitat pesisir yang lebih beragam sebagai bagian dari strategi mitigasi perubahan iklim. ANTARA News+1
Masyarakat Pesisir Mendapat Bagian dari Manfaat Ekonomi Karbon Biru
Selain mengejar manfaat lingkungan, pemerintah juga menempatkan masyarakat pesisir sebagai bagian penting dalam pelaksanaan proyek karbon biru. Nani Hendiarti menegaskan bahwa perlindungan mangrove tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan komunitas yang tinggal dan menggantungkan kehidupan di kawasan pesisir. Pendekatan ini diharapkan membuat kegiatan konservasi berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
Nani menyampaikan bahwa hampir 50 persen dari nilai ekonomi yang dihasilkan melalui karbon biru akan dikembalikan kepada masyarakat. Skema tersebut menjadi salah satu bentuk pembagian manfaat agar komunitas pesisir turut memperoleh keuntungan dari kegiatan pemulihan dan perlindungan ekosistem. Dengan demikian, pengembangan karbon biru tidak hanya diarahkan pada potensi nilai karbon, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan ekonomi. ANTARA News+1
Keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian dari pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, mitra pembangunan, sektor swasta, lembaga penelitian, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Diaz Hendropriyono mengapresiasi kontribusi berbagai pihak tersebut dalam mendukung peluncuran inisiatif karbon biru. Kerja sama lintas sektor dinilai penting untuk memastikan program pemulihan ekosistem dapat berjalan secara berkelanjutan. KLH+1
Regulasi dan Tata Kelola Menjadi Fondasi Pengembangan Karbon Biru
Pengembangan tiga proyek tersebut turut didukung oleh kerangka regulasi untuk mengelola potensi ekonomi karbon dari sektor kelautan. KKP telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon. Aturan ini menjadi salah satu landasan bagi penyelenggaraan nilai ekonomi karbon, termasuk pengembangan perdagangan karbon biru. ANTARA News+1
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Koswara, menjelaskan bahwa tujuan utama penyelenggaraan nilai ekonomi karbon adalah memulihkan ekosistem lingkungan dan mendukung penanganan perubahan iklim. Menurutnya, manfaat ekonomi yang diperoleh dari nilai karbon seharusnya menjadi insentif untuk mendorong kegiatan pemulihan lingkungan, bukan menjadi tujuan yang berdiri sendiri. ANTARA News
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat kebijakan perlindungan mangrove dan ekosistem karbon biru melalui instrumen penetapan harga karbon serta pengaturan zona tata ruang laut. Kerangka kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian dalam pengelolaan kawasan dan pengembangan proyek. Peluncuran tiga inisiatif di COP31 sekaligus menjadi langkah Indonesia untuk memperkenalkan potensi ekosistem pesisir kepada komunitas internasional melalui pendekatan yang menggabungkan perlindungan lingkungan, pengurangan emisi, dan pemberdayaan masyarakat.
BACA JUGA : ” Resident Evil Requiem Raih Penghargaan Game of the Year “






