GreenHill Ciwidey – Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Irfansyah, menyoroti polemik sengketa empat pulau kecil di perbatasan Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ia mengecam pernyataan Ketua DPRD Sumut, Erni Eriyanti, yang ingin mempertahankan pulau-pulau tersebut tetap di bawah Sumatera Utara. Menurut Irfansyah, pernyataan tersebut tidak bijak dan melukai perasaan masyarakat Aceh.
“Baca Juga: Inggris Kerahkan Jet Tempur di Tengah Konflik Iran-Israel“
Permendagri Dinilai Tak Bisa Jadi Dasar Final
Irfansyah menilai, dasar yang digunakan oleh pihak Sumut, yaitu Permendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, bersifat debatable. Ia menyebut, tidak adil jika pihak Sumut langsung mengklaim empat pulau tersebut hanya berdasarkan regulasi itu. Ia juga meminta elite politik dari Sumatera Utara untuk berhati-hati dalam memilih diksi saat menyampaikan pernyataan ke publik.
DPR Aceh Minta Ungkap Aktor Tak Tampak dalam Polemik Pulau
Menurut Irfansyah, persoalan ini tidak bisa dilihat secara sederhana. Ia menduga adanya kekuatan besar di balik konflik tersebut. Ia menyebut, aktor invisible hand atau tangan tak tampak ikut bermain dalam polemik itu. Sementara, mereka yang terlihat di permukaan hanyalah operator lapangan.
Irfansyah Imbau Elite Tak Libatkan Masyarakat Akar Rumput
Irfansyah mengimbau agar elite kedua provinsi tidak menarik masyarakat akar rumput ke dalam konflik. Ia juga mengkritik pemilihan diksi “BL dan BK” oleh Gubernur Sumut, Bobby Nasution. Menurutnya, meskipun tujuannya baik, diksi tersebut bisa menimbulkan tafsir liar yang dapat memicu gesekan horizontal.
DPRD Sumut Minta Semua Pihak Hormati Keputusan Kemendagri
Sementara itu, Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti, meminta semua pihak menghormati keputusan Kemendagri yang menetapkan empat pulau tersebut sebagai bagian dari Sumatera Utara. Ia juga menyatakan, jika pihak Aceh tidak setuju, maka jalur hukum melalui PTUN adalah pilihan terbaik.
Mualem Sebut Kandungan Energi Jadi Akar Masalah
Gubernur Aceh, Muzakir Manaf alias Mualem, mengungkapkan dugaan alasan utama perebutan empat pulau tersebut. Menurutnya, wilayah itu memiliki potensi besar kandungan energi dan gas, serupa dengan wilayah Andaman. Ia menegaskan bahwa pulau-pulau tersebut adalah milik Aceh dan akan terus diperjuangkan.
“Baca Juga: Pelaku Pembunuhan Nelayan Muara Angke Ditembak Polisi“
Gubernur Aceh Imbau Waspadai Ancaman Serupa di Pulau Lain
Mualem juga mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap ancaman serupa di wilayah lain seperti Pulau Rondo. Ia menyebut pentingnya menjaga kedaulatan wilayah agar tidak direbut oleh pihak luar. Ia mengajak semua pihak tetap tenang dan menggunakan jalur diplomasi serta hukum untuk menyelesaikan persoalan.
Dengan konflik ini, kedua provinsi diminta menahan diri dan mencari penyelesaian berdasarkan hukum. Sementara itu, keterlibatan publik diharapkan tetap kondusif agar konflik tidak meluas.
