GreenHill Ciwidey – Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, menanggapi kritik dari anggota parlemen Inggris yang membahas isu HAM di Papua. Kritik itu disampaikan dalam forum Inter-Parliamentary Union (IPU) di Roma, Italia pada Jumat, 20 Juni 2025. Legislator Inggris tersebut meminta agar Indonesia membuka akses Papua untuk dunia internasional.
“Baca Juga: Katsuhiro Harada Ungkap Sejarah Keluarga Mishima di Tekken“
DPR Tolak Tuduhan HAM di Papua dalam Forum IPU
Irine menilai tuduhan itu tidak berdasar. Ia menyebut bahwa forum tersebut tidak pantas dijadikan tempat menyampaikan propaganda politik. Menurutnya, pertemuan IPU seharusnya fokus pada dialog antaragama dan membangun kepercayaan antarbangsa.
“Saya sangat menyesalkan penggunaan forum damai ini sebagai ajang propaganda yang melemahkan kedaulatan Indonesia,” tegas Irine. Ia menyatakan dengan tegas penolakannya terhadap pernyataan parlemen Inggris tersebut.
Irine Tegaskan Papua Adalah Bagian Sah Indonesia
Irine menjelaskan bahwa Indonesia menganut ideologi Pancasila dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kedua nilai itu mendorong kebijakan inklusif yang menjamin hak semua warga negara. Pemerintah juga terus melibatkan masyarakat dan tokoh agama dalam dialog nasional.
“Di Indonesia, kami membangun harmoni melalui forum lintas agama dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik,” jelas Irine.
DPR: Dialog Inklusif Kunci Atasi Masalah Sosial di Papua
Irine menyebut bahwa semua permasalahan, termasuk isu Papua, sebaiknya diselesaikan lewat dialog terbuka. Pemerintah telah berkomitmen menjaga keadilan dan melindungi hak-hak kelompok minoritas. Ia menekankan pentingnya membangun kepercayaan secara konsisten dan jangka panjang.
“Kepercayaan tidak bisa dibangun dalam semalam. Dibutuhkan kebijakan inklusif dan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat,” ujarnya.
DPR Pastikan Minoritas Agama di Indonesia Terlindungi
Menurut Irine, parlemen Indonesia berperan penting dalam memastikan perlindungan terhadap kelompok minoritas agama. Indonesia telah memiliki undang-undang yang menjamin kebebasan beragama. Negara juga menjamin semua komunitas hidup berdampingan dalam damai.
“Bahkan sebelum parlemen terbentuk, negara kami telah menjamin kebebasan beragama melalui peraturan resmi,” ucapnya.
“Baca Juga: Prabowo Tegaskan Hormat dan Damai dalam Pidato di Rusia“
Irine Dorong Penguatan Kerja Sama Antaragama
Irine menyoroti pentingnya memperkuat kerja sama antaragama untuk mencegah konflik sektarian. Ia menyebut bahwa anggota parlemen aktif berdialog dengan tokoh agama demi menjaga kohesi sosial.
“Kerangka hukum dan kerja sama antaragama harus terus diperkuat agar sejalan dengan dinamika sosial masyarakat modern,” tutur Irine.
Irine juga mengapresiasi peran organisasi berbasis agama dalam mempromosikan perdamaian. Ia menilai lembaga keagamaan menjadi mitra strategis dalam menyebarkan nilai toleransi dan pendidikan perdamaian.
Dengan tegas, Irine menutup pernyataannya bahwa kedaulatan Indonesia tidak bisa dipertanyakan oleh pihak asing. Semua pihak di forum internasional seharusnya fokus pada kerja sama, bukan menyebarkan tuduhan yang merusak hubungan diplomatik.
