GreenHill Ciwidey – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi wacana pengadaan tablet senilai hampir Rp1 miliar untuk anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB). Ia menegaskan pentingnya memastikan urgensi belanja daerah sebelum menyetujui anggaran tersebut.
“Baca Juga: Huawei Rilis HarmonyOS 6, XiaoYi Kini Lebih Cerdas“
“Yang untuk anggota dewan KBB itu ya? Nanti kami cek dulu. Apakah itu benar-benar urgen atau tidak,” kata Dedi saat ditemui di Kantor DPRD Kota Cimahi pada Sabtu, 21 Juni 2025.
Dedi Minta Anggaran Prioritaskan Kepentingan Masyarakat
Dalam kesempatan itu, Dedi mengingatkan pentingnya menyusun prioritas belanja daerah secara bijak. Ia menilai pemerintah daerah harus mengutamakan kebutuhan masyarakat, bukan hanya kepentingan birokrasi.
“Anggaran harus difokuskan untuk program yang berdampak langsung bagi warga. Jangan sampai kebutuhan birokrasi menenggelamkan kepentingan publik,” ujar Dedi.
Menurutnya, efisiensi tidak hanya soal memangkas pengeluaran, tapi juga mengalokasikan dana secara cermat. Pelayanan dasar masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama.
DPRD KBB: Tablet untuk Efisiensi dan Inventaris Jangka Panjang
Ketua DPRD KBB, Muhammad Mahdi, menyampaikan bahwa pembelian tablet ini bertujuan menghemat biaya cetak dan fotokopi dokumen. Ia mengklaim bahwa satu anggota DPRD bisa menghabiskan hingga Rp50 juta hanya untuk fotokopi dokumen selama setahun.
“Ini untuk efisiensi. Kami biasa harus fotokopi sekian banyak berkas. Biayanya bisa sampai Rp50 juta per anggota,” kata Mahdi.
Ia juga menyebut, spesifikasi tablet yang diajukan memiliki standar tinggi agar bisa digunakan dalam jangka panjang. Tablet itu nantinya tercatat sebagai inventaris negara.
“Spek jangan rendah. Hard disk 128 GB sudah tidak memadai. Idealnya 512 GB atau 1 TB,” tambahnya.
Publik Soroti Prioritas Anggaran di Tengah Tekanan Ekonomi
Wacana pengadaan tablet ini menuai kritik dari publik. Banyak warga menilai anggaran tersebut tidak tepat di tengah tekanan sosial dan ekonomi. Mereka meminta DPRD lebih fokus pada program nyata untuk rakyat.
Sejumlah pengamat anggaran juga mempertanyakan transparansi dan efektivitas dari kebijakan ini. Mereka menilai efisiensi digital bisa dilakukan dengan perangkat lebih terjangkau.
Sementara itu, masyarakat menanti hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Mereka berharap Gubernur Dedi Mulyadi tegas dalam menolak anggaran yang tidak mendesak.
“Baca Juga: Tiga Jamaah Haji Sukabumi Wafat, Badal Haji Dilaksanakan“
Harapan Masyarakat: Utamakan Program Berdampak Langsung
Masyarakat berharap Pemkab Bandung Barat dan DPRD lebih bijak mengelola dana publik. Mereka mendesak agar belanja anggaran difokuskan pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan akan menindaklanjuti rencana tersebut setelah mempelajari urgensinya. Ia ingin memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran daerah benar-benar membawa manfaat bagi warga Jawa Barat.
