GreenHill Ciwidey – Sebanyak 1.411 guru prioritas 1 (P1) dari sekolah swasta di Jawa Tengah belum mendapatkan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Padahal, mereka telah lolos passing grade sejak seleksi pada tahun 2021.
“Baca Juga: Spesifikasi dan Harga Redmi Note 14 4G Terbaru 2025“
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hanya membuka 2.990 formasi untuk PPPK guru tahun 2024. Sementara total guru P1 di provinsi tersebut mencapai 4.000 orang. Akibatnya, lebih dari seribu guru masih belum mendapatkan penempatan.
Banyak Guru Dikeluarkan dari Sekolah Swasta
Masalah semakin pelik karena banyak guru P1 yang telah dikeluarkan dari sekolah swasta tempat mereka mengajar. Saat ini, mereka tidak memiliki pekerjaan dan tidak tahu harus mencari penghidupan di mana.
Guru Gelar Aksi di Depan DPRD Jateng
Puluhan guru dari Forum Guru Prioritas Swasta Jawa Tengah menggelar aksi unjuk rasa damai pada Rabu (28/5/2025). Aksi berlangsung di depan kantor DPRD Jawa Tengah. Mereka berasal dari berbagai daerah dan membawa satu tuntutan utama: kejelasan penempatan sebagai PPPK.
“Kami ingin mendapatkan SK penempatan. Guru swasta juga pejuang pendidikan, kami minta keadilan,” kata Anteng Riananti, guru asal Wonosobo.
Indra Susanto, salah satu peserta aksi, mengaku bingung karena tidak ada penjelasan dari pemerintah. “Kami dari R1D, peserta seleksi PPPK 2021, belum juga mendapatkan formasi. Tidak ada kejelasan dari pihak terkait,” ujar Indra.
Aturan Baru Dianggap Merugikan Guru P1 Swasta
Guru-guru ini merasa semakin terpinggirkan setelah terbitnya keputusan MenpanRB Nomor 16 Tahun 2025. Regulasi ini menyatakan bahwa pengangkatan PPPK harus mengacu pada database Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
Padahal, keputusan MenpanRB sebelumnya yaitu Nomor 348 Tahun 2024, masih memberikan peluang bagi guru swasta untuk ikut seluruh tahapan seleksi PPPK. Perubahan regulasi ini dinilai membuat peluang mereka makin tipis.
Guru Desak Gubernur dan DPRD Sampaikan Aspirasi ke Pusat
Para guru berharap Gubernur Jawa Tengah dan anggota DPRD dapat menyuarakan aspirasi mereka ke pemerintah pusat. Mereka merasa lelah karena menunggu selama lebih dari tiga tahun tanpa hasil.
“Kami kecewa karena tak ada penjelasan apakah kami lolos atau tidak. Jangan buat regulasi seenaknya tanpa pikirkan nasib kami,” ujar Indra dengan nada kecewa.
“Baca Juga: Debt Collector Gadungan Rampas Motor, Ditangkap Polisi“
Nasib Guru Swasta Harus Diperhatikan
Para guru P1 meminta pemerintah berlaku adil dan tidak membeda-bedakan guru negeri dan swasta. Mereka menegaskan bahwa semua guru berjuang demi mencerdaskan anak bangsa dan layak mendapatkan kesempatan yang sama.
Mereka berharap perjuangan ini tidak sia-sia dan segera mendapat solusi nyata dari pemerintah pusat maupun daerah.
