greenhill-ciwidey.co.id – Pemerintahan baru Inggris yang dipimpin oleh Partai Buruh menunjukkan perubahan sikap yang signifikan terhadap keputusan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terkait surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Netanyahu diduga terlibat dalam kejahatan perang di Jalur Gaza. Sikap baru ini berpotensi mempengaruhi keputusan ICC dalam waktu dekat.
” Baca Juga: Polisi Dirikan Pos Pantau Cegah Tawuran di Jakarta Timur “
Perubahan Sikap Inggris Terhadap ICC
Pada tahun 2021, ICC memutuskan bahwa meskipun Palestina bukan negara berdaulat. Mereka tetap memiliki yurisdiksi atas dugaan pelanggaran Statuta Roma di wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza. Pemerintahan Inggris sebelumnya, di bawah mantan Perdana Menteri Rishi Sunak, menentang keputusan ini. Mengklaim bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi atas warga negara Israel. Mereka mengajukan upaya untuk menghalangi ICC dalam merilis surat perintah penangkapan tersebut pada 10 Juni lalu, namun hal ini baru diungkap oleh ICC dua minggu yang lalu.
ICC memberikan batas waktu kepada Inggris hingga 12 Juli untuk mengajukan gugatan penuh. Namun, dengan adanya perubahan pemerintahan di Inggris, sangat kecil kemungkinannya bahwa pemerintahan baru akan meneruskan gugatan tersebut. Hal ini berarti potensi penundaan dalam keputusan ICC terkait surat perintah penangkapan bagi Netanyahu akan hilang.
Keputusan PM Keir Starmer
Perdana Menteri baru Inggris, Keir Starmer, dari Partai Buruh, dilaporkan akan membatalkan upaya yang diajukan oleh pemerintahan sebelumnya untuk menunda ICC dalam mengambil keputusan terkait surat perintah penangkapan bagi Netanyahu. Keputusan ini diambil seiring dengan sikap Starmer yang lebih mendukung hak-hak Palestina.
Dalam percakapan telepon dengan Presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas, pada Minggu (7/7). Starmer menegaskan keyakinannya bahwa rakyat Palestina memiliki hak yang tidak bisa disangkal atas negara Palestina. Ia juga berbicara mengenai penderitaan yang berkelanjutan dan hilangnya banyak nyawa di Jalur Gaza. Selain itu, Starmer juga menghubungi Netanyahu untuk menekankan pentingnya gencatan senjata yang jelas dan mendesak di Jalur Gaza.
Sikap Inggris Terhadap Palestina
Starmer menunjukkan komitmen Inggris untuk mengakui negara Palestina sebagai bagian dari proses solusi dua negara yang berdampingan dengan Israel. Dalam percakapan telepon dengan Abbas dan Netanyahu, Starmer membahas pentingnya mewujudkan gencatan senjata. Pemulangan sandera, peningkatan bantuan kemanusiaan, dan dukungan keuangan untuk Otoritas Palestina. Ia menekankan bahwa pengakuan bagi negara Palestina merupakan hak yang tidak bisa disangkal bagi rakyat Palestina.
” Baca Juga: Tersangka Kasus Pencabulan Oleh Pimpinan Pondok Pesantren “
Selain itu, Starmer juga menyoroti situasi di perbatasan utara Israel, di mana pasukan Tel Aviv terlibat dalam serangan lintas perbatasan dengan Hizbullah. Ia menegaskan pentingnya semua pihak untuk bertindak dengan hati-hati dalam situasi yang sangat memprihatinkan ini.
Perubahan sikap pemerintahan Inggris di bawah PM Keir Starmer terhadap keputusan ICC menunjukkan dukungan yang lebih kuat terhadap hak-hak Palestina. Dengan membatalkan upaya untuk menunda keputusan ICC terkait surat perintah penangkapan bagi Netanyahu. Inggris menunjukkan komitmennya dalam mendukung yurisdiksi ICC dan hak-hak Palestina. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses pencapaian solusi damai di Timur Tengah.
