Greenhill Ciwidey – Korupsi masih menjadi persoalan besar di Indonesia. Berbagai aturan telah diterapkan. Lembaga antikorupsi juga terus bekerja. Namun, praktik suap, penyalahgunaan jabatan, dan korupsi anggaran masih sering terungkap.
Pengamat Hukum dan Politik Pieter C. Zulkifli menilai akar masalah bukan terletak pada kurangnya regulasi. Menurutnya, tantangan terbesar justru berada pada konsistensi dalam menjalankan sistem yang sudah tersedia.
“Baca Juga: Korban Gempa Jepang Naik Jadi 35, Pencarian Terus Berlanjut“
Lemahnya Implementasi Jadi Persoalan Utama
Pieter menilai Indonesia sebenarnya memiliki banyak instrumen untuk mencegah korupsi.
Pemerintah telah menjalankan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK. Selain itu, KPK juga menerapkan pendekatan Trisula yang mencakup pendidikan, pencegahan, dan penindakan.
Pemerintah daerah juga menggunakan sistem Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention atau MCSP.
Namun, berbagai instrumen tersebut belum memberikan hasil maksimal.
Menurut Pieter, penyelenggara negara belum menjalankan seluruh kebijakan secara konsisten.
Ia menegaskan bahwa keteladanan pemimpin juga memegang peran penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih.
Korupsi Berkembang Menjadi Masalah Sistem
Pieter menilai korupsi tidak lagi berdiri sebagai pelanggaran individu.
Ia melihat persoalan tersebut telah berkembang menjadi masalah sistemik.
Regulasi yang saling tumpang tindih masih membuka peluang penyalahgunaan wewenang.
Selain itu, pengawasan belum berjalan optimal.
Birokrasi yang rumit juga memperbesar peluang terjadinya praktik korupsi.
Menurutnya, akuntabilitas belum menjadi budaya dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Akibatnya, berbagai hasil audit maupun kritik masyarakat sering berhenti sebagai laporan tanpa tindak lanjut yang jelas.
Ia menilai negara masih lebih banyak menangani dampak daripada memperbaiki penyebab utama.
Penegakan Hukum Harus Berjalan Adil
Pieter juga menyoroti pentingnya menjaga integritas dalam penegakan hukum.
Menurutnya, hukum harus menjadi alat untuk menciptakan keadilan.
Karena itu, penegakan hukum tidak boleh dipengaruhi kepentingan politik maupun kelompok tertentu.
Ia mengingatkan bahwa praktik rekayasa perkara atau pesanan kasus dapat merusak kepercayaan masyarakat.
Kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu kepastian hukum dan iklim investasi.
Meski demikian, Pieter mengapresiasi banyak aparat penegak hukum yang tetap bekerja secara profesional.
Ia berharap sistem promosi jabatan berjalan lebih transparan dan mengutamakan kemampuan serta integritas.
Pendidikan Antikorupsi Perlu Diperkuat
Selain pembenahan sistem, Pieter menilai pendidikan memiliki peran penting dalam mencegah korupsi.
Menurutnya, pendidikan antikorupsi tidak cukup diberikan di ruang kelas.
Nilai kejujuran juga harus terlihat dalam perilaku para pemimpin, birokrasi, dan kehidupan politik.
Budaya integritas akan lebih mudah tumbuh jika masyarakat melihat contoh nyata dari para pejabat publik.
Korupsi Merugikan Seluruh Masyarakat
Pieter mengingatkan bahwa dampak korupsi jauh lebih besar daripada sekadar hilangnya uang negara.
Korupsi mengurangi kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan.
Selain itu, korupsi memperlambat pembangunan infrastruktur.
Praktik tersebut juga memperlebar kesenjangan sosial.
Akibatnya, kelompok masyarakat yang paling rentan sering menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya.
Reformasi Harus Berjalan Konsisten
Pieter menilai pemberantasan korupsi harus berfokus pada pembangunan sistem yang mampu menutup peluang penyimpangan.
Ia mendorong reformasi birokrasi berbasis kompetensi dan sistem merit.
Promosi jabatan juga harus berlangsung secara terbuka.
Selain itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan melalui pemanfaatan teknologi.
Perlindungan terhadap aparat berintegritas dan pelapor dugaan korupsi juga harus menjadi prioritas.
Menurut Pieter, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya diukur dari banyaknya pelaku yang dipenjara.
Keberhasilan sejati terlihat ketika ruang untuk melakukan korupsi semakin sempit.
Ia menegaskan bahwa integritas, penegakan hukum yang adil, dan kepemimpinan yang berkualitas menjadi kunci untuk membangun pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat.
“Baca Juga: Dokter Ungkap Penyebab Batu Ginjal Makin Banyak Terjadi“
