greenhill-ciwidey.co.id – Anggota Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta, Munir Arsyad, telah menyoroti masalah infrastruktur pendidikan di wilayah padat penduduk Jakarta dalam rapat paripurna bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Masalah ini mencakup gedung sekolah yang belum direhabilitasi serta kekurangan SMP dan SMA/SMK. Munir menggarisbawahi bahwa keluhan ini telah disampaikan sejak tahun lalu tetapi belum mendapatkan perhatian yang memadai.
” Baca Juga: Saham BBCA Capai Rekor Tertinggi Berkat Pertumbuhan Laba “
Masalah Infrastruktur Sekolah di Jakarta
Dalam rapat paripurna DPRD DKI yang beragendakan penyampaian pandangan umum fraksi terhadap raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD) tahun 2023, Munir Arsyad kembali mengangkat isu gedung sekolah yang memerlukan rehabilitasi. Menurutnya, masih banyak gedung sekolah yang perlu diperbaiki, sebuah masalah yang sudah diutarakan Fraksi Gerindra sejak tahun 2023. Ketika itu, masalah ini disampaikan pada saat penetapan Raperda APBD Tahun 2023 dan penetapan Raperda APBD Perubahan Tahun 2023. Hingga saat ini, banyak gedung sekolah yang masih membutuhkan rehabilitasi.
Selain itu, Munir juga menyoroti kurangnya jumlah SMP dan SMA/SMK yang dikelola oleh pemerintah di daerah padat penduduk. Kekurangan ini mengakibatkan banyak anak-anak warga Jakarta tidak mendapatkan kesempatan untuk menikmati layanan pendidikan yang memadai. Beberapa kecamatan dengan populasi padat di Jakarta bahkan masih kekurangan sekolah-sekolah menengah.
Pentingnya Rehabilitasi dan Penambahan Gedung Sekolah
Munir menilai penting untuk segera memperbaiki gedung-gedung sekolah yang rusak dan menambah gedung atau ruang kelas baru di sekolah-sekolah yang ada. Selain itu, perlu juga dibangun sekolah-sekolah baru sesuai dengan kebutuhan, luas daerah, dan kepadatan penduduk di wilayah tersebut.
Munir mempertanyakan mengapa kegiatan rehabilitasi berat terhadap sekolah-sekolah yang sudah tidak layak di wilayah DKI Jakarta belum terlaksana hingga tahun ini. Ia menjelaskan bahwa masih terdapat 26 gedung sekolah yang membutuhkan rehabilitasi berat dan 16 gedung sekolah yang membutuhkan rehabilitasi total. Gedung-gedung ini tercatat dalam Unit Pengelola Prasarana dan Sarana Pendidikan.
” Baca Juga: Peresmian Nama Gedung Kantor Presiden Di IKN “
Kurangnya Perencanaan dalam Penggunaan Anggaran
Dalam Laporan Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBD (P2APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023, disebutkan bahwa proses lelang pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan membutuhkan waktu yang lama. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa renovasi sekolah-sekolah tersebut belum terealisasi. Dalam Buku V, Lampiran VII halaman 29, dinyatakan bahwa proses lelang yang lama berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran, yaitu hanya sebesar 81,63 persen.
Munir menilai bahwa rendahnya penyerapan anggaran ini menunjukkan belum adanya perencanaan yang matang dalam penggunaan anggaran yang telah tersedia. Hal ini mengakibatkan banyak gedung sekolah yang masih belum direhabilitasi. Serta kekurangan jumlah SMP dan SMA/SMK di daerah padat penduduk masih belum teratasi. Munir berharap bahwa pemerintah provinsi dapat segera menyelesaikan masalah ini agar layanan pendidikan di Jakarta dapat ditingkatkan.
