GreenHill Ciwidey – KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) Minta Dedi Mulyadi terkait Program Pendidikan Karakter Pancawaluya Jawa Barat Istimewa dihentikan sementara. Program ini digagas oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk membina siswa bermasalah di barak militer.
“Baca Juga: Manajer Arema FC Terlibat Kasus Rokok Ilegal“
KPAI menyarankan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut. Wakil Ketua KPAI, Jasra Putra, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers daring pada Jumat, 16 Mei 2025.
Evaluasi Ditekankan demi Perlindungan Anak
Jasra menegaskan evaluasi perlu melibatkan semua aspek perlindungan anak. Aspek tersebut meliputi standar program, sarana pendukung, dan keterlibatan psikolog profesional.
Program dinilai belum selaras dengan regulasi seperti UU Perlindungan Anak dan PP Perlindungan Khusus Anak. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan stigma serta minimnya ruang bagi anak untuk bersuara.
Tidak Ada Standar Baku dan SOP
KPAI menemukan program belum memiliki panduan teknis dan standar operasional prosedur. Hal ini menyebabkan pelaksanaan program berbeda di dua lokasi barak yang dikunjungi, yaitu di Purwakarta dan Bandung Barat.
Perbedaan terlihat dalam metode pengajaran, jumlah pembina, dan fasilitas yang tersedia.
Struktur Program Dinilai Positif, tapi Belum Merata
Program memuat unsur penting seperti bela negara, kedisiplinan, spiritualitas, dan kemandirian. Namun, struktur program ini tidak diterapkan merata di semua lokasi.
Selain itu, program hanya menjangkau siswa aktif jenjang SMP hingga SMA, padahal banyak anak rentan lain belum tersentuh.
Ketepatan Sasaran Masih Dipertanyakan
Sebagian besar peserta masuk program karena merokok, membolos, atau terlibat tawuran. Sebagian lainnya tidak tahu alasan mereka diikutsertakan.
KPAI menilai pemilihan peserta seharusnya berdasarkan asesmen psikolog, bukan hanya rekomendasi guru BK. Beberapa siswa bahkan mendapat ancaman tidak naik kelas jika menolak ikut.
Faktor Keluarga Berperan Besar dalam Masalah Anak
Wawancara menunjukkan masalah perilaku anak dipicu oleh pengasuhan keluarga yang lemah. Penyebabnya antara lain kesibukan orang tua, perceraian, dan absennya figur ayah.
Lingkungan pertemanan juga memengaruhi perilaku negatif anak.
Keterbatasan SDM Jadi Masalah Utama
Kekurangan psikolog profesional, pekerja sosial, dan guru BK menghambat layanan konseling. KPAI juga mencatat UPTD PPA, Puspaga, dan tim lainnya belum berfungsi maksimal.
Keterbatasan anggaran dan SDM menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program.
Fasilitas Medis dan Gizi Tidak Memadai
Di lokasi pelatihan Bandung, tidak ada tenaga medis dan ahli gizi yang siaga. KPAI menilai ini membahayakan kesehatan anak selama menjalani pelatihan.
Keterlibatan dinas tingkat provinsi dalam program juga belum maksimal.
“Baca Juga: Tubidy, Aplikasi Android Ringan untuk HP Jadul“
Kesimpulan:
KPAI meminta program barak militer untuk siswa dihentikan sementara dan dievaluasi total. Perlindungan hak anak dan pendekatan psikologis harus jadi prioritas utama dalam pendidikan karakter di Jawa Barat.
