Greenhill Ciwidey – Hong Kong bersiap menggelar pemilu legislatif pada Minggu, 7 Desember 2025. Pemilu ini berlangsung hanya beberapa hari setelah kebakaran besar melanda apartemen Wang Fuk Court. Kebakaran tersebut menewaskan setidaknya 159 orang. Tragedi ini menjadi kebakaran paling mematikan di kota itu sejak 1948.
Pemilu kali ini memilih 90 anggota Dewan Legislatif Hong Kong. Banyak pengamat melihat pemilu ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat kendali pemerintah atas legislatif. Situasi politik kota juga berubah signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Banyak warga kini bersikap apatis karena tindakan keras terhadap kubu pro-demokrasi.
“Baca Juga: Banjir Rob Genangi RE Martadinata pada Minggu Pagi“
Partisipasi Pemilih Menjadi Barometer Sentimen Publik
Tingkat partisipasi pemilih pada Minggu menjadi perhatian besar. Banyak pihak melihat partisipasi sebagai barometer kepercayaan publik terhadap pemerintah. Publik juga menilai penanganan kebakaran besar itu melalui partisipasi pemilih.
Meskipun tidak ada protes besar dalam lima tahun terakhir, beberapa warga tetap menyuarakan kekhawatiran. Dan Mereka menyampaikan pandangan melalui percakapan pribadi, media sosial, dan wawancara. Mereka menyoroti pengawasan pemerintah terhadap proyek pemeliharaan gedung. Mereka juga menyoroti proses investigasi resmi yang berjalan di kota.
Banyak Petahana Mengundurkan Diri dari Pemilu
Hampir 40 persen petahana mengundurkan diri dari pemilu tahun ini. Beberapa di antara mereka merupakan nama besar dan politisi vokal. Pengunduran diri ini membuka ruang bagi kandidat baru. Lebih banyak kandidat memiliki hubungan bisnis dengan China daratan. Selain itu, lebih banyak anggota parlemen dari Tiongkok ikut bersaing.
Para pengamat melihat perubahan ini sebagai sinyal pengetatan kendali Beijing. Mereka menilai Beijing ingin memperkuat pengaruhnya bahkan di antara loyalisnya. Mereka juga melihat adanya dorongan untuk mendukung politisi yang lebih sejalan dengan agenda pusat.
Aturan Pemilu Berubah Sejak 2021
China merombak aturan pemilu Hong Kong pada 2021. Aturan baru ini menambah jumlah loyalis Beijing di legislatif. Aturan tersebut mengurangi kursi pemilihan langsung dari 35 menjadi 20 kursi. Sebanyak 40 kursi dipilih oleh komite pemilu yang mayoritas pro-Beijing. Sementara itu, pemilih profesional dan pemilih sektor bisnis memilih 30 kursi.
Setiap kandidat wajib mengikuti pemeriksaan kelayakan oleh otoritas keamanan nasional. Proses ini menyaring kandidat yang tidak dianggap sejalan dengan kebijakan pusat. Situasi ini membuat politisi pro-demokrasi menghilang dari legislatif. Banyak dari mereka ditahan sejak undang-undang keamanan nasional diberlakukan pada 2020.
Pemerintah Berupaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih
Partisipasi pemilih pada pemilu 2021 hanya mencapai 30,2 persen. Angka ini menjadi yang terendah dalam sejarah kota tersebut. Pemerintah berupaya menaikkan angka partisipasi pada pemilu kali ini. Namun, kebakaran besar sempat menghambat momentum mereka.
Pemerintah kemudian mengambil beberapa langkah tambahan. Mereka memperpanjang jam pemungutan suara. Mereka juga menambah lokasi tempat pemungutan suara. Selain itu, mereka memberi subsidi kepada pusat layanan lansia dan penyandang disabilitas. Langkah ini bertujuan memudahkan akses pemilih menuju TPS.
Pemimpin Hong Kong, John Lee, meminta pegawai negeri ikut memilih. Banyak perusahaan memberi waktu khusus kepada karyawan untuk mencoblos. Pihak berwenang juga melakukan penangkapan terkait konten media sosial. Mereka menindak konten yang dianggap menghalangi proses pemilu atau merusak materi kampanye.
Kota Menanti Hasil Pemilu di Tengah Suasana Duka
Hong Kong kini menanti hasil pemilu legislatif di tengah suasana duka. Warga berharap pemerintah memberi jawaban atas banyak pertanyaan penting. Publik juga berharap adanya perbaikan dalam pengawasan keselamatan bangunan.
Pemilu kali ini tidak hanya memilih wakil legislatif. Pemilu ini juga mencerminkan arah politik Hong Kong dalam beberapa tahun mendatang. Pemerintah berharap pemilu berlangsung lancar. Namun, publik masih mempertanyakan masa depan kebebasan politik di kota tersebut.
“Baca Juga: RSUD Aceh Tamiang Rusak Berat Setelah Banjir Besar“
