Greenhill Ciwidey – Pemerintah China meningkatkan pengawasan terhadap masyarakat di tengah situasi politik yang tidak menentu. Langkah ini dimulai sejak menjelang Sidang Pleno Keempat Partai Komunis China pada akhir Oktober 2025.
Menurut laporan The Hong Kong Post pada Minggu, 9 November 2025, pemerintah memperketat pengendalian sosial di berbagai wilayah. Kebijakan itu mencakup pengawasan publik, pembatasan mobilitas, dan peningkatan kontrol terhadap media digital.
“Baca Juga: Wakapolri Tekankan Pentingnya Mental Sehat dan Aksi Nyata Polisi“
Ribuan Siswa di Guangxi Lakukan Aksi Mogok
Salah satu kejadian mencolok terjadi di Provinsi Guangxi. Ribuan siswa Sekolah Kejuruan No. 1 Yulan melakukan mogok massal pada 16 Oktober 2025. Aksi itu muncul karena kebijakan sekolah membatasi penggunaan ponsel hanya tiga jam per hari.
Para siswa menilai kebijakan tersebut terlalu ketat. Mereka menggunakan ponsel untuk kegiatan belajar dan berkomunikasi dengan keluarga. Saat protes berlangsung di lapangan sekolah, guru berusaha membubarkan massa dengan alat pemadam api.
Namun, para siswa tetap bertahan dan menolak meninggalkan lokasi. Setelah protes meluas, pihak sekolah akhirnya merevisi aturan tersebut. Kejadian ini menunjukkan semakin kuatnya penolakan generasi muda terhadap pembatasan digital yang berlebihan.
Pembatasan Mobilitas Pegawai Negeri
Selain mengawasi pelajar, pemerintah memperketat kontrol terhadap pegawai negeri. Otoritas meminta pegawai di sektor keuangan, energi, dan teknologi menyerahkan paspor sejak awal November. Mereka hanya boleh bepergian ke luar negeri jika mendapat izin resmi.
Instruksi lisan dari atasan langsung mengikat seluruh pegawai dalam sistem birokrasi China. Seorang pegawai di Beijing menyebut bahwa departemennya mematuhi aturan karena takut dianggap tidak loyal.
Pemerintah mengambil langkah ini untuk menjaga kestabilan politik menjelang sidang pleno. Otoritas juga berusaha mencegah kebocoran informasi dan melindungi citra negara di tengah tekanan ekonomi.
Kemunculan Kembali “Penjara Hitam”
Di Shanghai, pemerintah membuka kembali fasilitas penahanan tidak resmi yang dikenal sebagai “penjara hitam.” Laporan setempat menyebut seorang pembuat petisi berusia 70 tahun mengalami kurungan di rumah tanpa makanan dan obat.
Peristiwa itu memicu simpati warga serta menambah ketegangan antara masyarakat dan aparat. Aktivis lain menghadapi penahanan di Pulau Chongming karena menarik perhatian media asing.
Pemerintah sering menggunakan metode seperti ini menjelang pertemuan politik penting di China. Namun, tekanan anggaran membuat otoritas lebih sering menempatkan tahanan di rumah dengan pengawasan ketat.
Petugas meminta para tahanan melapor setiap hari melalui ponsel. Polisi juga menggelar razia di desa-desa untuk menangkap warga yang berpotensi mengganggu stabilitas.
Konsumsi Turun di Tengah Krisis Ekonomi
Di sisi ekonomi, festival belanja tahunan Double 11 yang biasanya ramai kini lesu. Meskipun perusahaan besar seperti Alibaba dan JD.com menawarkan promosi besar-besaran, minat masyarakat tetap rendah.
Pengeluaran selama musim belanja turun ke titik terendah dalam tiga tahun terakhir. Konsumen kini lebih fokus membeli kebutuhan pokok dibanding barang mewah.
Beberapa analis memperkirakan penurunan penjualan peralatan rumah tangga hingga 20% pada kuartal terakhir. Kondisi ini menunjukkan kekhawatiran masyarakat terhadap upah stagnan, pengangguran tinggi, dan pasar properti yang melemah.
Tantangan Politik dan Sosial Masih Membayangi
Sidang Pleno Keempat Partai Komunis berupaya menjawab berbagai masalah sosial dan ekonomi. Namun, banyak pengamat menilai pengawasan yang berlebihan justru menambah tekanan bagi masyarakat.
Pemerintah mungkin mendapatkan stabilitas jangka pendek dari kontrol ketat. Tetapi, tantangan struktural dan ketidakpuasan publik yang semakin besar bisa menjadi ancaman serius di masa depan.
“Baca Juga: Polisi Tangkap Penembak Hansip Cakung di Pelabuhan Bakauheni“
