Greenhill Ciwidey – Konflik bersenjata di Myanmar terus menelan korban jiwa. Hingga awal Juli 2026, lebih dari 100.000 orang meninggal akibat perang yang berlangsung sejak kudeta militer pada Februari 2021.
Data tersebut berasal dari Armed Conflict Location & Event Data (ACLED). Lembaga itu mencatat sedikitnya 100.114 kematian yang berkaitan dengan konflik.
Para analis juga menyebut perang di Myanmar sebagai salah satu konflik paling mematikan di Asia.
“Baca Juga: KRL Rangkasbitung Terlambat, KAI Commuter Ungkap Penyebab“
Kudeta Militer Memicu Perang Saudara
Militer Myanmar mengambil alih pemerintahan pada Februari 2021. Langkah itu mengakhiri pemerintahan sipil yang dipimpin Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD).
Militer juga menahan pemimpin NLD, Aung San Suu Kyi. Setelah itu, gelombang protes muncul di berbagai wilayah.
Namun, pasukan keamanan membubarkan aksi tersebut. Banyak aktivis kemudian bergabung dengan kelompok perlawanan bersenjata dan bekerja sama dengan kelompok etnis yang telah lama melawan pemerintah.
Sejak saat itu, konflik meluas ke berbagai daerah di Myanmar.
Jutaan Warga Mengungsi dan Menghadapi Krisis Pangan
Perang yang berkepanjangan memicu krisis kemanusiaan. Perserikatan Bangsa-Bangsa mencatat lebih dari 3,7 juta warga mengungsi di dalam negeri.
Selain itu, lebih dari 20 persen penduduk menghadapi kekurangan pangan. Kondisi ekonomi yang terus memburuk juga memperparah kehidupan masyarakat.
Sementara itu, Kota Yangon masih mengalami insiden kekerasan. Di daerah lain, pertempuran berlangsung hampir setiap hari.
Serangan udara dari militer juga terus menghantam sejumlah wilayah konflik.
Myanmar Menjadi Salah Satu Konflik Terburuk di Dunia
ACLED menempatkan Myanmar sebagai negara dengan konflik terbesar kedua di dunia pada tahun lalu. Posisi tersebut berada di bawah wilayah Palestina.
Lembaga itu juga mencatat lebih dari 1.200 kelompok bersenjata terlibat dalam perang. Karena itu, Myanmar menjadi salah satu konflik dengan kelompok bersenjata paling banyak.
Analis ACLED, Sun Mon Thant, menilai konflik kini telah menyebar ke hampir seluruh wilayah negara. Menurutnya, kondisi tersebut semakin membahayakan warga sipil.
Dukungan China Mengubah Jalannya Konflik
Kelompok perlawanan sempat meraih kemajuan besar pada akhir 2023. Mereka bahkan mendekati Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar.
Namun, situasi berubah setelah China meningkatkan dukungan kepada pemerintah Myanmar.
Selain itu, dua kelompok bersenjata etnis juga menyepakati gencatan senjata yang didukung Beijing. Langkah tersebut membantu militer memperkuat posisinya.
Wajib Militer dan Krisis Pengungsi Semakin Memperburuk Situasi
Pada Februari 2024, pemerintah memberlakukan wajib militer untuk menambah jumlah pasukan. Kebijakan tersebut menargetkan perekrutan sekitar 50.000 warga.
Seorang mantan wajib militer mengaku banyak prajurit muda menghadapi risiko besar di garis depan. Ia menilai banyak anggota baru tidak memiliki pilihan selain mengikuti perintah.
Di sisi lain, perang juga mendorong banyak warga mengungsi ke Thailand dan Bangladesh.
Selain itu, konflik memicu peningkatan perdagangan narkoba dan aktivitas penipuan daring di wilayah perbatasan. Kondisi tersebut membuat dampak perang tidak hanya dirasakan di Myanmar, tetapi juga di kawasan sekitarnya.
“Baca Juga: Gumpalan Darah Berbahaya, Kenali Risiko dan Pencegahannya“
