Greenhill Ciwidey – Perkuat Perlindungan Pekerja Migran: Kasus tewasnya tujuh pekerja migran Indonesia (PMI) asal Sumatera Utara di Kamboja kembali mengguncang publik. Ketua DPR RI Puan Maharani menilai peristiwa ini sebagai peringatan keras bagi pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan pekerja migran di seluruh daerah.
“Baca Juga: TNI Tumpas OPM Kodap VIII, 14 Anggota Tewas di Intan Jaya“
Puan: Perlindungan PMI Harus Diperkuat Secara Menyeluruh
Dalam pernyataannya, Puan menjelaskan bahwa kasus di Sumatera Utara hanya contoh kecil dari masalah besar yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia.
“Data dari Sumatera Utara ini hanyalah salah satu contoh. Kami meyakini masih banyak daerah lain yang menghadapi persoalan serupa. Ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan kita perlu diperkuat secara menyeluruh,” ujar Puan, Jumat (17/10/2025).
Ia menegaskan bahwa praktik perdagangan manusia dan eksploitasi tenaga kerja kini semakin kompleks. Modus baru kerap memanfaatkan teknologi digital untuk menipu calon pekerja migran yang mencari pekerjaan di luar negeri.
Banyak Calon Pekerja Tertipu Janji Palsu
Puan menyoroti bahwa banyak calon PMI dijanjikan pekerjaan legal dan gaji besar, namun justru mengalami nasib tragis setelah tiba di negara tujuan.
“Banyak dari mereka mengalami penahanan paspor, keterlambatan gaji, hingga tekanan kerja yang berat,” kata Puan.
Ia menambahkan bahwa setiap nyawa yang hilang akibat praktik perdagangan manusia menjadi bukti bahwa negara harus hadir secara nyata dalam melindungi warganya.
“Kita tidak bisa menunggu kasus viral baru bertindak. Negara harus bekerja cepat dan tanggap,” tegasnya.
Perlunya Langkah Terpadu dan Pengawasan Ketat
Puan menilai bahwa solusi utama terletak pada penguatan koordinasi lintas sektor. Menurutnya, perlindungan pekerja migran tidak bisa menjadi tanggung jawab satu lembaga saja.
Ia menegaskan bahwa pemerintah harus melakukan pencatatan dan pemantauan calon pekerja migran secara menyeluruh. Selain itu, pengawasan terhadap agen penyalur tenaga kerja perlu dilakukan secara ketat agar tidak ada lagi praktik penipuan.
Puan juga meminta perwakilan diplomatik Indonesia di luar negeri untuk lebih siap dalam memberikan pendampingan hukum dan rehabilitasi bagi korban eksploitasi.
Edukasi dan Pencegahan Harus Jadi Prioritas
Selain pengawasan, Puan menekankan pentingnya edukasi dan kampanye anti-perdagangan manusia (TPPO) di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat pengangguran tinggi.
Menurutnya, banyak masyarakat yang tidak mengetahui risiko besar bekerja di luar negeri tanpa dokumen resmi. Karena itu, informasi yang jelas dan mudah dipahami harus terus disebarkan.
“Perlindungan pekerja migran bukan hanya tugas satu kementerian atau lembaga. Ini tanggung jawab bersama yang harus melibatkan kerja sama lintas sektor dan dukungan regional,” jelas Puan.
Ia juga menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap sindikat perdagangan manusia harus menjadi prioritas utama. Aparat perlu bertindak cepat untuk mengungkap jaringan lintas negara yang mengeksploitasi warga Indonesia.
Puan: Negara Harus Hadir dari Hulu ke Hilir
Lebih lanjut, Puan menyebut bahwa tragedi tujuh PMI asal Sumatera Utara harus menjadi momentum penting untuk menata ulang sistem perlindungan pekerja migran.
“Negara wajib hadir dari hulu hingga hilir. Mulai dari edukasi masyarakat, pengawasan agen, pendampingan di negara tujuan, hingga pemulangan dan rehabilitasi korban,” tegasnya.
Menurut Puan, setiap WNI yang bekerja di luar negeri berhak atas rasa aman dan perlindungan hukum yang jelas. Pemerintah harus memastikan mereka mendapatkan hak-hak dasar dan bekerja di tempat yang layak.
Kasus PMI Sumut Jadi Peringatan Nasional
Berdasarkan laporan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sumatera Utara, tujuh PMI asal daerah tersebut meninggal dunia di Kamboja sepanjang Januari hingga Oktober 2025.
Mereka diketahui berangkat melalui jalur non-prosedural dan terlibat dalam pekerjaan yang berbeda dengan janji awal. Dugaan kuat menyebut mereka menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Kasus ini kembali menegaskan bahwa perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia masih membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.
Kesimpulan: Perkuat Perlindungan Pekerja Migran
Puan Maharani menyerukan agar tragedi PMI di Kamboja menjadi momentum perubahan nyata. Ia berharap pemerintah dapat memperbaiki sistem perlindungan pekerja migran agar setiap warga Indonesia yang bekerja di luar negeri dapat merasa aman, terlindungi, dan dihargai.
“Setiap nyawa yang hilang karena kejahatan ini adalah alarm bagi kita semua. Kita harus bertindak sekarang,” pungkas Puan.
