Greenhill Ciwidey – Trump Resmi Ubah Nama Pentagon: Beberapa media internasional, termasuk The New York Times, melaporkan klaim terkait kebijakan baru Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Dalam laporannya, media menyebut Trump menandatangani perintah eksekutif pada Jumat, 5 September 2025. Perintah itu mengatur wacana penggantian nama Departemen Pertahanan menjadi “Departemen Perang.”
Isi Kebijakan yang Disebutkan
Menurut lembar fakta Gedung Putih yang dikutip media, perintah tersebut memberi wewenang kepada Menteri Pertahanan Pete Hegseth untuk memakai gelar tambahan. Ia bisa menggunakan sebutan “Menteri Perang,” “Departemen Perang,” dan “Wakil Menteri Perang” dalam dokumen resmi maupun komunikasi publik.
Selain itu, laporan menyebut Trump meminta Hegseth menyiapkan rekomendasi legislatif dan eksekutif. Rekomendasi tersebut bertujuan menjadikan perubahan nama itu permanen melalui persetujuan Kongres.
Latar Belakang Sejarah
Departemen Pertahanan Amerika Serikat dulu memakai nama Departemen Perang. Pemerintah menggunakan nama itu hingga 1949, lalu menggabungkan Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara setelah Perang Dunia II.
Sejumlah sejarawan menjelaskan bahwa pemerintah mengganti nama tersebut untuk menegaskan misi menjaga perdamaian dan mencegah perang, bukan melakukan agresi.
Konteks Politik di AS
Sejak menjabat pada Januari 2025, Trump terus berupaya mengubah nama beberapa lembaga dan lokasi. Ia juga mengembalikan nama pangkalan militer yang berganti setelah gelombang protes keadilan rasial.
Parlemen Amerika Serikat sendiri memegang kewenangan untuk menyetujui atau menolak perubahan nama resmi lembaga negara. Saat ini, Partai Republik memegang mayoritas tipis di Kongres, sehingga dinamika politik menjadi perhatian banyak pihak.
Kritik dan Dukungan
Langkah yang muncul dalam laporan media itu memicu pro dan kontra. Para pendukung Trump menilai kebijakan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah militer. Mantan pejabat Pentagon, Kash Patel, bahkan menambahkan gelar “Kepala Staf Menteri Pertahanan & Departemen Perang” pada tandatangannya sejak 2021.
Di sisi lain, sejumlah anggota Partai Demokrat menilai langkah tersebut lebih condong ke arah politis. Senator Tammy Duckworth, seorang veteran militer, mempertanyakan alasan pemerintah mengeluarkan anggaran besar untuk mengganti nama. Ia menegaskan bahwa pemerintah seharusnya mengarahkan dana itu untuk mendukung keluarga militer atau memperkuat diplomasi agar konflik bisa dicegah.
Trump Resmi Ubah Nama Pentagon: Tantangan Berikutnya
Jika wacana ini benar, pemerintah harus menempuh proses panjang. Kongres harus memberi persetujuan agar perubahan nama bisa terlaksana. Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan biaya besar untuk mengganti semua atribut resmi, mulai dari papan nama hingga dokumen.
Di tengah kondisi politik yang masih memanas, wacana ini justru memicu perdebatan baru di parlemen dan masyarakat luas. Banyak pihak menantikan langkah resmi pemerintah selanjutnya serta reaksi Mahkamah Konstitusi dan legislatif terhadap isu ini.
