Greenhill Ciwidey – Ketua Majelis Etik Ombudsman RI, Jimly Asshiddiqie, mengungkap fakta baru dalam sidang etik Hery Susanto. Jimly menyebut Hery pernah mengarahkan pegawai Ombudsman untuk tidak mengawasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Jimly menyampaikan pernyataan tersebut setelah Majelis Etik menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Hery Susanto. Ia menyampaikan keterangan itu dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026).
Menurut Jimly, arahan tersebut muncul dalam proses persidangan etik dan memicu perhatian serius dari Majelis Etik.
“Baca Juga: Wanita Tewas Usai Jatuh dari Apartemen Cempaka Putih“
Jimly Soroti Independensi Ombudsman
Jimly menegaskan bahwa Ombudsman RI memiliki posisi independen dalam menjalankan tugas pengawasan. Karena itu, setiap program pemerintah tetap berada dalam ruang pengawasan Ombudsman.
Ia menilai arahan untuk tidak mengawasi Program MBG bertentangan dengan prinsip dasar lembaga tersebut.
Menurut Jimly, Ombudsman tidak boleh membedakan program pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan. Setiap program harus mendapatkan perhatian yang sama demi menjaga kualitas pelayanan publik.
Ia juga menekankan bahwa independensi menjadi fondasi utama Ombudsman dalam menjalankan tugasnya.
Program Pemerintah Tetap Harus Diawasi
Jimly menjelaskan bahwa pengawasan tidak bertujuan menghambat program pemerintah. Sebaliknya, pengawasan membantu memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan.
Karena itu, Ombudsman harus memantau seluruh program pemerintah, termasuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Jimly menilai pengawasan yang kuat dapat mencegah masalah tata kelola sejak awal. Selain itu, pengawasan juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah.
Menurutnya, setiap kebijakan yang baik tetap membutuhkan kontrol yang baik dalam pelaksanaannya.
Kasus MBG Dinilai Jadi Bukti Penting
Jimly juga menyinggung perkembangan terbaru yang berkaitan dengan Program Makan Bergizi Gratis.
Ia menyebut adanya pihak yang kini berstatus tersangka menunjukkan bahwa masalah tata kelola bisa terjadi dalam pelaksanaan program besar.
Karena itu, ia menilai pengawasan sejak awal sangat penting. Langkah tersebut dapat membantu menemukan potensi masalah sebelum berkembang lebih luas.
Jimly menegaskan bahwa Ombudsman harus tetap menjalankan perannya tanpa tekanan dari pihak mana pun.
Ombudsman Harus Terbuka kepada Publik
Selain itu, Jimly meminta Ombudsman membuka informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ia menilai masyarakat berhak mengetahui proses pengawasan terhadap program pemerintah.
Menurutnya, keterbukaan dapat memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Ia juga menegaskan bahwa pengawasan pelayanan publik merupakan bagian penting dari tugas Ombudsman.
Karena itu, setiap arahan yang membatasi fungsi pengawasan tidak sejalan dengan semangat independensi lembaga.
Pengawasan Jadi Kunci Tata Kelola yang Baik
Jimly menutup pernyataannya dengan menegaskan pentingnya pengawasan terhadap seluruh program pemerintah.
Ia mengakui bahwa banyak program pemerintah memiliki tujuan yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat. Namun, pelaksanaan program tetap membutuhkan pengawasan yang konsisten.
Menurutnya, pengawasan yang kuat dapat menjaga transparansi, mencegah penyimpangan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Karena itu, Ombudsman harus tetap menjalankan tugasnya secara independen demi kepentingan masyarakat luas.
“Baca Juga: Kurang Minum Air Putih Tingkatkan Risiko Gangguan Ginjal“
